Burnham: Aturan Industri Baru Uni Eropa Ancam Perekonomian Inggris

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyuarakan kekhawatiran tajam terhadap rencana Uni Eropa yang akan memberikan prioritas kontrak publik dan subsidi kepada perusahaan-perusahaan di dalam blok tersebut. Dalam pertemuannya dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di sela-sela KTT PBB di New York, Burnham menegaskan bahwa kebijakan itu berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi industri dan rantai pasok Inggris.

Skema yang secara resmi disebut Industrial Accelerator Act (IAA) atau populer dengan nama Made in Europe ini masih dalam tahap finalisasi. Tujuannya adalah melindungi industri UE dari gempuran kompetitor China dengan memberikan keistimewaan bagi perusahaan domestik dalam tender pemerintah dan akses subsidi. Namun, kebijakan ini dikhawatirkan menciptakan efek samping yang merugikan mitra dagang seperti Inggris.

Burnham mengungkapkan bahwa ia telah menyampaikan keberatan langsung kepada von der Leyen. Menurutnya, Inggris dan UE sama-sama menghadapi tantangan dari praktik dagang negara ketiga, khususnya di sektor baja. "Kami memiliki dukungan cukup besar dari negara-negara anggota untuk posisi yang kami ambil, karena argumen Eropa bukanlah dengan kami," ujarnya kepada wartawan dalam penerbangan menuju Amerika Serikat.

Ketegangan seputar IAA dilaporkan semakin menunda rencana KTT UE-Inggris yang sedianya digelar tahun ini. Pertemuan tersebut sebelumnya sudah mengalami penundaan pasca-pengunduran diri Sir Keir Starmer sebagai perdana menteri pada Juli lalu. Penundaan ini menambah ketidakpastian dalam hubungan dagang kedua pihak yang tengah berupaya membangun kembali kerja sama pasca-Brexit.

"Kami tidak ingin menjadi musuh. Kami tidak ingin menjadi masalah. Made in Europe sedang menghadapi masalah yang berbeda. Mari kita hindari kerugian kolateral," tegas Burnham.

Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Burnham juga menyoroti dinamika satu dekade pasca-referendum Brexit. Ia memperingatkan tentang "turbulensi yang muncul ketika aktor luar berupaya memanipulasi, mendistorsi fakta, dan memengaruhi proses demokrasi Inggris." Menurutnya, Inggris perlu lebih waspada dan proaktif dalam menghadapi tantangan tersebut.

Ketika ditanya apakah Partai Buruh akan memasukkan komitmen untuk bergabung kembali dengan UE dalam manifesto pemilu berikutnya, Burnham menolak memberi jawaban pasti. Ia menyebut isu tersebut sebagai "untuk hari lain" dan menegaskan prioritas utamanya saat ini adalah memperkuat hubungan dengan UE serta mencapai kesepakatan yang dapat mendongkrak perekonomian Inggris. "Fokus kami saat ini adalah KTT Inggris-UE yang kami harap dapat terlaksana akhir tahun ini," tambahnya.

Sementara itu, Duta Besar UE yang baru untuk Inggris, Jukka Salovaara, dalam konferensi Partai Liberal Demokrat di Brighton, menyatakan bahwa pintu bagi Inggris untuk bergabung kembali atau menjadi anggota asosiasi tetap terbuka. "Pintu terbuka, tetapi sangat bergantung pada publik Inggris untuk menentukan tingkat ambisi mereka dalam memperdalam kerja sama dengan UE," ujarnya. Namun, Burnham mengungkapkan bahwa UE telah menegaskan opsi keanggotaan asosiasi tidak tersedia bagi Inggris.

Bagi Indonesia, dinamika kebijakan industri UE ini menjadi cerminan bagaimana negara-negara besar kian agresif melindungi industri domestik mereka. Kebijakan serupa berpotensi memengaruhi ekspor Indonesia ke Eropa, terutama untuk produk baja, tekstil, dan komponen otomotif. Indonesia perlu mencermati perkembangan ini dan memperkuat diplomasi dagang agar tidak menjadi korban kebijakan proteksionisme negara maju. Selain itu, posisi Inggris yang terjepit di antara UE dan kepentingan domestiknya bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam menavigasi hubungan dagang dengan berbagai blok ekonomi.

Ke depan, apakah Inggris akan mampu meyakinkan UE untuk mengecualikannya dari aturan yang diskriminatif, atau justru semakin terisolasi dari pasar tunggal Eropa? Jawabannya akan sangat menentukan arah ekonomi Inggris dan stabilitas hubungan transatlantik dalam beberapa tahun mendatang.