Gaji Rp 2,5 Juta ART Berujung Gugatan Rp 1 Miliar: Panggung Hukum Erin Wartia

Erin Wartia, mantan istri komedian Andre Taulany, kembali mencuri perhatian publik bukan karena urusan hiburan, melainkan karena sengketa hukum dengan mantan asisten rumah tangganya, Nur Rohmah. Perempuan yang akrab disapa Teh Nur itu menuntut haknya berupa upah kerja selama satu bulan sebesar Rp 2,5 juta yang hingga kini belum dibayarkan. Gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 5 Juli 2026 itu juga memuat permintaan ganti rugi immaterial senilai Rp 1 miliar, angka yang jauh melampaui nilai upah yang dipersoalkan.

Dalam sidang yang digelar Rabu (23/9/2026), majelis hakim kembali menunda agenda mediasi karena Erin Wartia tidak hadir maupun mengirimkan kuasa hukumnya. Penundaan ini bukan yang pertama, sehingga proses penyelesaian sengketa semakin berlarut. Kuasa hukum Nur Rohmah, Adharu Soleh Latief, mengungkapkan bahwa kliennya hanya ingin hak-haknya dipulihkan, termasuk upah satu bulan serta sejumlah barang pribadi seperti telepon genggam dan kartu identitas yang diklaim masih ditahan. "Yang jelas bagaimana caranya hak-hak Teh Nur dikembalikan," ujar Adharu usai persidangan.

Adharu mengaku belum mengetahui secara pasti mekanisme pembayaran gaji yang berlaku di rumah Erin, apakah melalui transfer, tunai, atau perantara penyalur. Namun yang jelas, kliennya tidak pernah menerima upah selama sebulan bekerja. Ia juga menegaskan bahwa tuntutan materiil dalam gugatan hanya sebatas nilai upah yang belum dibayar, sedangkan tuntutan Rp 1 miliar merupakan kerugian immaterial akibat dampak psikologis yang dialami Nur, termasuk trauma dan ketakutan yang membuatnya belum bisa kembali bekerja.

Kasus ini bukan sekadar perselisihan majikan-pekerja biasa. Ia membuka tabir persoalan struktural yang lebih luas: perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Hingga kini, PRT belum memiliki payung hukum yang memadai, terutama dalam hal kontrak kerja, upah minimum, jam kerja, dan jaminan sosial. Hubungan kerja sering kali bersifat informal dan personal, sehingga ketika terjadi sengketa, posisi PRT sangat rentan. Mereka kerap tidak memiliki bukti tertulis mengenai kesepakatan kerja, yang menyulitkan pembuktian di pengadilan.

Dalam konteks ini, langkah Nur Rohmah membawa perkara ke ranah perdata patut dicatat sebagai upaya menegakkan hak melalui jalur formal. Namun, proses hukum yang berlarut-larut dan ketidakhadiran pihak tergugat menunjukkan betapa berat beban yang harus ditanggung pekerja dalam mencari keadilan. Penundaan mediasi, meski merupakan prosedur yang lazim, dapat memperpanjang penderitaan psikologis dan ekonomi bagi pihak yang lemah.

Bagi pembaca di Indonesia, khususnya para profesional dan pelaku usaha, kasus ini menjadi pengingat pentingnya dokumentasi hubungan kerja yang rapi, termasuk untuk pekerja domestik. Kejelasan kontrak, bukti pembayaran, dan pemisahan urusan pribadi-majikan dapat mencegah sengketa yang merugikan kedua belah pihak. Di sisi lain, pemerintah dan DPR perlu mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang telah lama mangkrak, agar ada kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Ke depan, publik akan menantikan apakah Erin Wartia akan hadir pada sidang mediasi pekan depan atau kembali mangkir. Jika ketidakhadiran berlanjut, hakim dapat melanjutkan perkara ke tahap pembuktian, yang berpotensi memaksa kedua pihak membuka data dan saksi. Yang lebih mendasar, akankah kasus ini mendorong kesadaran kolektif bahwa hak pekerja rumah tangga adalah hak asasi yang layak diperjuangkan, bukan sekadar urusan domestik yang bisa diabaikan?