Kursi Sekjen PBB Diperebutkan, Masa Depan Aksi Iklim Global Taruhannya

Pemilihan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang baru memasuki babak krusial, dengan kekhawatiran meluas bahwa penerus António Guterres akan menurunkan prioritas krisis iklim. Guterres, yang masa jabatan keduanya berakhir pada 31 Desember, dikenal sebagai Sekjen PBB paling vokal dalam mendesak aksi iklim dan berani menantang kepentingan industri bahan bakar fosil. Kini, sejumlah kandidat yang digadang-gadang menggantikannya justru dinilai kurang antusias terhadap agenda tersebut, memicu alarm di kalangan pemerhati lingkungan dan masyarakat sipil.

Menurut sejumlah pakar yang berbicara kepada The Guardian, beberapa kandidat bahkan berpotensi "disaster" bagi upaya penanganan krisis iklim, namun tetap mendapat dukungan dari negara-negara berpengaruh seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Tiga nama yang paling disorot adalah Rafael Grossi, diplomat Argentina yang saat ini mengepalai Badan Energi Atom Internasional (IAEA); Macky Sall, mantan Presiden Senegal; dan Olara Otunnu, mantan kandidat presiden Uganda yang pernah menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Anak dan Konflik Bersenjata.

Grossi, misalnya, dianggap "berusaha menjadi teman Donald Trump" dan memiliki hubungan erat dengan Presiden Argentina Javier Milei, seorang penyangkal perubahan iklim. "Grossi sendiri bukan penyangkal iklim, tetapi koneksi tersebut bisa membuatnya meremehkan isu iklim," ujar seorang pengamat yang tidak ingin disebutkan namanya. Sementara Sall dipandang sebagai potensi pendukung gas di Afrika sebagai "bahan bakar transisi", yang banyak diinginkan para pemimpin Afrika untuk dieksploitasi. "Saya bertanya-tanya seberapa jauh ia akan mendorong aksi iklim ketika berbenturan dengan kepentingan energi fosil Afrika," tambah pengamat itu. Adapun Otunnu, menurut pakar lain, menghadapi tekanan nasional terkait politik minyak dan gas Uganda yang baru saja menemukan cadangan besar. "Dia tanda tanya besar. Mengingat politik bahan bakar fosil Uganda, apakah ia akan membuat batasan iklim mengikat secara politik ketika bertentangan dengan prioritas pembangunan?"

Di sisi lain, beberapa kandidat perempuan menunjukkan komitmen iklim yang lebih menjanjikan. Carolyn Rodrigues-Birkett dari Guyana gencar memperjuangkan hak masyarakat adat dan pembiayaan yang adil. Rebeca Grynspan, ekonom dari Kosta Rika, mengaitkan krisis iklim dengan beban utang negara berkembang. Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile, menegaskan aksi iklim bukan pilihan melainkan keharusan, meski dikabarkan mundur dari pencalonan. María Fernanda Espinosa, mantan Menteri Luar Negeri Ekuador, memimpin tim negosiasi negaranya di beberapa KTT iklim COP. Namun, Ivonne Baki, juga dari Ekuador, pernah meragukan efektivitas pengurangan emisi, yang membuat para aktivis iklim gelisah. Juru bicara Baki membantah: "Komitmen Duta Besar A-Baki terhadap aksi iklim sudah lama dan tidak diragukan. Yang ia pertanyakan bukan kebutuhan mengurangi emisi, melainkan apakah kebijakan iklim akan berhasil jika terlepas dari realitas ekonomi, kebutuhan pembangunan, dan mata pencaharian masyarakat."

Carlos Lopes, profesor di Nelson Mandela School of Public Governance, Universitas Cape Town, menilai risiko bahwa Sekjen berikutnya akan kurang tegas dalam isu iklim bukan semata karena sosok yang terpilih, melainkan karena lingkungan politik yang berubah drastis. "Diplomasi iklim menghadapi angin sakal geopolitik yang lebih kencang, sistem multilateral semakin tertekan, dan kita melihat bentuk-bentuk 'pendiaman iklim', termasuk di negara-negara yang beberapa tahun lalu ingin tampil sebagai pemimpin," ujarnya. Ia menambahkan, "Sekjen baru mungkin ingin menetapkan agenda yang berbeda, tetapi iklim tidak bisa lagi diperlakukan sebagai salah satu isu di antara banyak yang bersaing untuk perhatian."

Cosima Cassel dari lembaga pemikir E3G menegaskan, "Sangat penting bahwa iklim tetap menjadi jantung kerja PBB." Durwood Zaelke, presiden Institute for Governance and Sustainable Development, menyoroti pentingnya metana. "Memotong metana adalah strategi tunggal terpenting untuk memperlambat pemanasan jangka pendek. Jika kita ingin menghentikan gelombang panas yang menghukum, kita perlu mematikan obor metana," katanya. Sayangnya, hingga kini belum ada pembatasan berarti terhadap gas tersebut, bahkan upaya dasar seperti menutup tambang batu bara terbengkalai masih kurang.

Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar berita internasional. Sebagai negara dengan komitmen iklim yang tertuang dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) dan penerima potensial pendanaan iklim internasional, melemahnya kepemimpinan PBB dalam isu iklim dapat memperlambat aliran dana transisi energi dan memperkuat narasi bahwa kepentingan ekonomi jangka pendek harus diutamakan. Indonesia juga menghadapi tekanan serupa dalam mengelola sumber daya fosilnya, sehingga arah kebijakan Sekjen PBB berikutnya akan menjadi sinyal penting bagi negara-negara berkembang yang bergantung pada kerja sama multilateral.

Dengan pemilihan yang akan menjadi perhatian utama dalam Sidang Umum PBB pekan ini di New York, pertanyaannya kini: apakah negara-negara anggota akan memilih pemimpin yang mampu menjaga ambisi iklim di tengah gempuran populisme dan disinformasi, atau justru mengorbankan masa depan planet demi kepentingan jangka pendek?