Guterres Tinggalkan PBB dengan Peringatan Keras: Pencemar Atmosfer Harus Bayar
Baca dalam 60 detik
- Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menuduh perusahaan minyak dan gas memperlakukan atmosfer seperti saluran pembuangan terbuka dan menuntut pertanggungjawaban finansial atas kerusakan iklim.
- Meningkatnya bencana akibat perubahan iklim sepanjang musim panas ini tidak diikuti komitmen baru yang signifikan dalam Sidang Umum PBB, mencerminkan melemahnya prioritas iklim di tengah krisis geopolitik dan ekonomi global.
- Transisi energi tetap berjalan terutama didorong investasi China dan negara bagian AS, namun para pemimpin dunia dinilai gagal mempercepat aksi untuk mencegah kenaikan suhu yang berbahaya.
António Guterres menutup sembilan tahun masa jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PBB dengan peringatan tajam: perusahaan minyak dan gas yang paling banyak mencemari atmosfer harus menanggung biaya pemulihan kerusakan iklim yang mereka sebabkan. Dalam pidato terakhirnya di Sidang Umum PBB, Selasa (22/9), ia menyebut atmosfer telah diperlakukan seperti saluran pembuangan terbuka oleh industri bahan bakar fosil.
"Mereka yang paling banyak mencemari – dan paling banyak mengambil keuntungan – harus berbuat jauh lebih banyak untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Pencemar harus membayar," tegas Guterres di hadapan para pemimpin dunia. Ia juga memuji negara, kota, dan masyarakat sipil yang terus menuntut akuntabilitas, seraya menyatakan mereka berada di sisi sejarah yang benar.
Peringatan itu disampaikan setelah musim panas yang brutal: gelombang panas dan kebakaran hutan memecahkan rekor di Amerika Serikat dan Eropa, longsor serta runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet, dan ancaman El Nino yang diperkirakan menjadi yang terbesar dalam sejarah modern. Menurut Guterres, dampak krisis iklim kini datang lebih cepat, menghantam lebih keras, dan menyebar lebih luas dari yang banyak diprediksi.
Kepergian Guterres meninggalkan kekosongan advokasi iklim di panggung multilateral yang kini lebih tersedot oleh perang, kekhawatiran inflasi, dan tekanan ekonomi. Alden Meyer, pakar kebijakan iklim senior dari E3G, menilai Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB paling progresif dalam isu iklim sepanjang sejarah. "Ia dengan jelas memaparkan taruhan dalam darurat iklim – konsekuensi mengerikan dari kelambanan dan peluang besar dari solusi yang tersedia," ujar Meyer.
Namun, sorotan terhadap krisis iklim justru memudar. Sidang Umum PBB tahun ini diperkirakan tidak akan melahirkan terobosan besar, dan bahkan Climate Week yang berlangsung paralel di New York juga tidak diantisipasi menghasilkan pengumuman penting. Sebagian pemimpin politik dan bisnis dianggap telah mengambil kesimpulan bahwa publik sudah jenuh dengan isu lingkungan, meski jajak pendapat menunjukkan kekhawatiran masyarakat masih tinggi.
Menteri Lingkungan Hidup Panama, Juan Carlos Navarro, menyuarakan frustrasi yang mewakili banyak negara berkembang. "Kita berada di titik yang buruk. Itu kenyataannya, karena hipokrisi telah mengalahkan aksi nyata," katanya. Ia menyoroti perang di Iran dan ancaman El Nino sebagai tanda-tanda yang seharusnya memicu respons global, tetapi menurutnya komitmen berani dari para pemimpin dunia masih nol. Panama sendiri sedang mendorong deklarasi universal hak-hak alam di PBB.
"Yang saya lihat di sekitar saya hanyalah hipokrisi, omong kosong, pidato indah, dan nol aksi. Mari mulai mengatakan kebenaran kepada warga kita sendiri. Kita menghadapi perubahan iklim dan itu akan berdampak, tetapi kita tidak melakukan cukup untuk mengubahnya." – Juan Carlos Navarro, Menteri Lingkungan Hidup Panama
Di tengah suramnya lanskap politik, secercah harapan datang dari pertumbuhan energi terbarukan dan investasi bersih yang tetap melesat, terutama di China. Gubernur California Gavin Newsom menyebut ekonomi kini dibangun di atas baterai dan matahari, yang biayanya terus menurun. "Anda bisa menangkap matahari, menangkap angin, dan tidak perlu khawatir matahari diblokade di Selat Hormuz," ujarnya. Namun Newsom mengakui kemajuan itu masih tertutup oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump yang dinilainya berusaha membawa AS kembali ke abad ke-19.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem, Indonesia berkepentingan mendorong aksi iklim global yang konkret. Melemahnya komitmen negara-negara besar dapat mempersulit pendanaan transisi energi dan memperlambat transfer teknologi bersih. Di sisi lain, pertumbuhan investasi energi terbarukan global – terutama dari China – membuka peluang bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan solar, angin, dan baterai, asalkan kebijakan domestik mendukung.
Dengan kepergian Guterres, pertanyaannya kini: siapa yang akan mengangkat isu iklim ke panggung utama ketika perhatian dunia terpecah? Akankah negara-negara penghasil emisi terbesar mengambil tanggung jawab, atau justru semakin mundur saat bencana iklim kian sering terjadi? Dunia menunggu jawabannya, dan waktu tidak berpihak pada status quo.
