Guterres Akhiri Masa Jabatan dengan Peringatan Keras: Krisis Iklim dan Bayang-Bayang Kapitalisme

António Guterres, yang akan mengakhiri masa jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 31 Desember mendatang, menyampaikan pesan perpisahan yang tajam mengenai krisis iklim dan peran kapitalisme. Dalam wawancara menjelang Sidang Umum PBB terakhirnya, ia menegaskan bahwa perubahan iklim adalah ancaman eksistensial yang paling mendesak dan menuntut perhatian penuh dari komunitas internasional.

Guterres dikenal sebagai Sekretaris Jenderal yang paling vokal dalam isu iklim dibandingkan para pendahulunya. Ia pernah menyebut perusahaan bahan bakar fosil sebagai "tidak bermoral" karena "keserakahan yang mengerikan", memperingatkan bahwa dunia telah "membuka gerbang neraka", dan menyambut datangnya "era energi bersih". Kritiknya yang blak-blakan telah memicu perdebatan global tentang tanggung jawab korporasi terhadap perubahan iklim.

Dalam wawancara tersebut, Guterres menyoroti bahwa kepemimpinan politik di seluruh dunia sering teralihkan oleh tujuan jangka pendek. "Kehidupan politik berjalan dari jam ke jam, sementara iklim adalah sesuatu yang konsekuensi dramatisnya baru akan terlihat dalam jangka panjang," ujarnya. Karena itu, ia menilai PBB memiliki kewajiban untuk terus menempatkan iklim di pusat perhatian internasional.

Guterres juga menyoroti adanya kepentingan vested yang ingin mempertahankan model pembangunan berbasis bahan bakar fosil. Menurutnya, ada kampanye sistematis yang dibiayai oleh keuntungan besar sektor tersebut untuk mengalihkan perhatian dari dampak bahan bakar fosil. Namun, ia optimistis bahwa opini publik akan semakin sadar akan risiko yang dihadapi, terutama karena bencana yang semakin dramatis dan gelombang panas yang berdampak buruk pada kesehatan.

Dalam konteks keamanan, Guterres menekankan bahwa ketergantungan pada impor bahan bakar fosil merupakan risiko serius bagi negara mana pun. Krisis di Teluk, misalnya, telah menunjukkan kerentanan tersebut. Ia juga memperingatkan bahwa para ilmuwan menyebut dunia semakin dekat dengan titik kritis yang dapat mempercepat dampak perubahan iklim, seperti melambatnya Arus Teluk (AMOC) yang dapat memicu kenaikan permukaan laut secara drastis.

"Sekretaris Jenderal PBB tidak memiliki banyak kekuatan, dan tidak ada uang. Tetapi ada satu hal yang saya miliki: suara. Adalah tugas saya untuk menggunakan suara itu tanpa kompromi, untuk mengatakan kebenaran dan memperingatkan komunitas internasional tentang bahaya yang dihadapi," tegas Guterres.

Ia mengakui bahwa PBB seharusnya lebih banyak membangun aliansi di luar spektrum politik tradisional, termasuk dengan organisasi akar rumput dan pemerintah daerah. Menurutnya, dialog dengan pengambil keputusan politik tingkat atas terlalu dominan, sementara mobilisasi masyarakat dan aliansi dengan otoritas lokal kurang dimanfaatkan. Guterres juga menekankan perlunya modernisasi sistem demokrasi dan adaptasi komunikasi dengan generasi muda melalui media sosial.

Mengenai kapitalisme, Guterres membedakan antara ekonomi pasar dan kapitalisme itu sendiri. "Jika Anda menyebut kapitalisme sebagai ekonomi pasar, masalahnya bukan pada kapitalisme. Tetapi ekonomi pasar membutuhkan tata kelola yang efektif, dan tata kelola itu harus melalui regulasi yang berada dalam monopoli kekuasaan politik yang dipilih secara demokratis," jelasnya. Ia menyayangkan bahwa di banyak kasus, badan regulasi justru dikendalikan oleh kepentingan swasta.

Guterres menegaskan bahwa ia mendukung demokrasi di mana pun, tetapi bahkan di rezim non-demokratis, upaya mengatasi krisis iklim tetap penting. Ia juga mengingatkan agar teknologi komunikasi modern tidak digunakan untuk memperkuat sifat otoriter rezim tersebut. Meskipun mengakui bahwa dunia belum melakukan cukup banyak, ia melihat perkembangan energi terbarukan yang sangat cepat, terutama di negara-negara berkembang yang merupakan importir bahan bakar fosil dan memiliki kepentingan untuk beralih ke energi bersih.

Konteks Indonesia: Bagi Indonesia, pernyataan Guterres ini menjadi cermin penting. Sebagai negara dengan ketergantungan tinggi pada batu bara dan impor bahan bakar fosil, Indonesia menghadapi tekanan untuk mempercepat transisi energi. Regulasi yang kuat dan tata kelola yang bersih dari kepentingan swasta menjadi kunci. Selain itu, kesadaran publik akan risiko iklim, seperti banjir dan gelombang panas, perlu ditingkatkan. Pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran dari seruan Guterres untuk memperkuat aliansi dengan masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi iklim.

Dengan berakhirnya masa jabatan Guterres, pertanyaan besarnya adalah apakah penerusnya akan melanjutkan keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran tentang krisis iklim, atau justru terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek. Dunia menanti arah baru kepemimpinan PBB di tengah darurat iklim yang semakin mendesak.