Keluarga di Ohio Dorong ‘Dom’s Law’ untuk Blokir Medsos Pelaku Kekerasan

**Undang-Undang Dom** muncul setelah keluarga Dominic 'Dom' Smith, korban kejahatan kekerasan, menemukan bahwa pelaku memperoleh pendapatan melalui pengikut di media sosial. RUU ini akan mewajibkan platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram untuk menonaktifkan akun para penjahat kekerasan yang telah terbukti bersalah dan mengalihkan keuntungan apa pun ke dana kompensasi korban. Para anggota parlemen Ohio kini memperdebatkan apakah undang-undang tersebut melanggar perlindungan Amandemen Pertama. Para pendukung berargumen bahwa undang-undang ini menutup celah di mana penjahat mendapat keuntungan dari ketenaran buruk sementara para korban menderita. Para kritikus memperingatkan bahwa hal itu dapat melanggar kebebasan berbicara dan proses hukum yang adil, serta menciptakan preseden untuk sensor. Upaya serupa di negara bagian lain telah terhenti, tetapi iklim politik Ohio mungkin memaksa dilakukannya pemungutan suara yang menentukan. Jika disahkan, Undang-Undang Dom akan menekan perusahaan teknologi untuk secara proaktif memantau dan membatasi akun para pelanggar kekerasan. Platform menghadapi dilema: mematuhi mandat negara bagian atau menghadapi pertarungan hukum atas moderasi konten. Keberhasilan RUU ini dapat memicu gelombang undang-undang tiruan di seluruh negeri. **Langkah Kekuasaan:** Undang-Undang Dom menguji batas kekuasaan negara bagian atas platform digital. Perkirakan raksasa teknologi akan melobi keras menentangnya, tetapi kelompok advokasi korban mungkin dapat mengubah keadaan. Jika Ohio meloloskan RUU ini, perhatikan tren nasional—atau pertarungan di Mahkamah Agung.

Artikel ini disunting dengan bantuan AI untuk keterbacaan. Baca disini (link asli).