Gelombang Protes di Surabaya: Ratusan Massa Desak Pembebasan Aktivis dan Jurnalis yang Ditahan Israel

Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat sipil memadati Taman Apsari, Surabaya, pada Kamis (21/5/2026) untuk menggelar aksi protes. Mereka menuntut pembebasan segera terhadap sekitar 430 aktivis dan jurnalis yang ditahan oleh militer Israel setelah pencegatan terhadap armada Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di perairan Gaza. Aksi ini menjadi salah satu gelombang solidaritas terbesar di Indonesia pasca-insiden penangkapan yang melibatkan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI).

Demonstrasi yang diinisiasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya ini menyoroti eskalasi tekanan terhadap misi kemanusiaan internasional. Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan poster yang mengecam tindakan Israel, sembari mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah diplomatik darurat. Mereka meminta agar para relawan dan jurnalis yang ditahan dibebaskan tanpa syarat, serta menuntut jaminan keamanan bagi misi kemanusiaan serupa di masa depan.

Insiden pencegatan kapal dan penangkapan massal ini memicu perdebatan lebih luas mengenai keamanan pelayaran kemanusiaan di zona konflik. Global Sumud Flotilla, yang dikenal sebagai misi bantuan sipil ke Gaza, kerap menghadapi hambatan operasional. Namun, skala penangkapan kali ini dinilai sebagai yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, melibatkan tidak hanya aktivis tetapi juga jurnalis dari berbagai negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang kebebasan pers dan hak akses kemanusiaan di wilayah tersebut.

Para pengunjuk rasa di Surabaya menekankan bahwa aksi mereka bukan sekadar solidaritas, melainkan desakan konkret agar pemerintah Indonesia memainkan peran lebih aktif dalam forum internasional. Mereka mengingatkan bahwa insiden ini dapat berdampak pada reputasi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap kemanusiaan dan kebebasan berpendapat. Tuntutan utama mereka adalah agar Kementerian Luar Negeri segera mengeluarkan nota protes dan melakukan negosiasi langsung dengan otoritas Israel.

Ke depan, insiden ini diperkirakan akan mendorong evaluasi ulang terhadap mekanisme perlindungan bagi pekerja kemanusiaan dan jurnalis Indonesia yang bertugas di luar negeri. Organisasi masyarakat sipil juga mendesak agar pemerintah menyusun protokol darurat yang lebih jelas untuk merespons situasi serupa. Tanpa adanya tindakan diplomatik yang tegas, risiko terhadap misi kemanusiaan dan kebebasan jurnalistik di zona konflik diprediksi akan semakin tinggi.