Julukan 'Gotham City' untuk Jakarta Barat: Legislator Dorong Patroli dan CCTV di Titik Rawan
Baca dalam 60 detik
- Maraknya begal di Jakarta Barat memicu julukan 'Gotham City' di media sosial, mencerminkan keresahan warga.
- Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mendesak pemetaan titik rawan, patroli rutin, dan penambahan CCTV.
- Kenneth mengusulkan pengadaan CCTV melalui skema sewa, CSR perusahaan, atau keterlibatan BUMD untuk efisiensi biaya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/6685753/original/066530700_1779507425-05f032ee-5057-4eae-84cb-7080bf558deb.jpeg)
Maraknya aksi begal di wilayah Jakarta Barat telah memicu kekhawatiran publik hingga julukan 'Gotham City' ramai di media sosial. Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyerukan langkah konkret untuk memperkuat sistem keamanan, termasuk patroli rutin dan pemasangan kamera pengawas di lokasi strategis.
Kenneth menilai bahwa fenomena ini menjadi alarm serius bagi semua pihak. "Kalau masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai 'Gotham City', ini tentu menjadi alarm bagi kita semua. Artinya ada rasa takut dan keresahan yang benar-benar dirasakan warga," ujarnya dalam forum Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Sabtu (23/5/2026). Ia menekankan bahwa keamanan tidak bisa hanya dibebankan pada aparat kepolisian, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat.
Data Kunci: Menurut Kenneth, sebagian besar aksi begal dan kriminalitas jalanan terjadi di ruas jalan dengan penerangan minim dan tanpa sistem keamanan memadai. Oleh karena itu, pemetaan detail titik rawan kriminalitas menjadi prioritas untuk mendukung patroli dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan.
Kenneth mendorong agar pengawasan di titik rawan diperketat, terutama melalui penambahan CCTV. Ia mengusulkan pengadaan kamera pengawas dapat dilakukan melalui skema sewa yang lebih murah dan efisien, atau memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa, jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD," jelasnya.
Selain infrastruktur pengawasan, kehadiran aparat di lapangan dinilai krusial untuk memberikan efek jera. "Saya meminta dilakukan pemetaan secara detail terhadap titik-titik rawan kriminalitas. Dengan pemetaan tersebut, aparat kepolisian bisa melakukan patroli rutin dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting untuk memberikan efek pencegahan," tegas Kenneth.
Kenneth berharap langkah mitigasi yang dirumuskan bersama Forkopimko tidak berhenti pada tahap seremonial, melainkan diikuti aksi nyata dan berkelanjutan. "Saya ingin Jakarta Barat kembali dikenal sebagai wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat," pungkasnya. Ke depannya, kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mengembalikan rasa aman warga dan menghapus stigma negatif yang melekat pada kawasan tersebut.
