Kampanye 'Tank Day' Picu Kemarahan, Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan Hentikan Penggunaan Voucher Starbucks

Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan mengumumkan penghentian penggunaan produk dari perusahaan yang dianggap meremehkan sejarah demokrasi negara. Keputusan ini dipicu oleh kontroversi kampanye 'Tank Day' yang diluncurkan Starbucks Korea pada tanggal yang sama dengan peringatan Pemberontakan Gwangju 18 Mei 1980, sebuah peristiwa kelam di mana rezim militer mengerahkan tank dan pasukan untuk membubarkan demonstrasi pro-demokrasi.

Menteri Dalam Negeri Yun Ho-jung menyatakan penyesalan mendalam atas apa yang disebutnya sebagai 'tindakan anti-sejarah' Starbucks Korea. Dalam unggahan di platform X, ia menegaskan bahwa praktik komersial yang mengeksploitasi sejarah tidak bisa ditoleransi. Kementeriannya, yang selama ini rutin memberikan voucher kopi sebagai insentif partisipasi publik, tidak akan lagi menggunakan produk dari perusahaan yang melakukan hal serupa.

Shinsegae Group, pemegang lisensi Starbucks di Korea Selatan, telah memecat CEO lokal Starbucks pekan ini dan menyampaikan permintaan maaf publik melalui Ketua Grup Chung Yong-jin. Chung mengakui bahwa kampanye tersebut telah melukai perasaan publik, keluarga korban, dan para penyintas Pemberontakan Gwangju. Sementara itu, Menteri Veteran dan Urusan Patriotik Kwon Oheul juga mengkritik Starbucks dan berjanji memperketat pengawasan untuk mencegah penyebaran informasi palsu terkait pemberontakan tersebut.

Kontroversi ini memicu aksi protes di depan gerai Starbucks di Gwangju, di mana puluhan demonstran memecahkan cangkir Starbucks dan menempel stiker bertuliskan 'Starbucks Out!' pada poster logo perusahaan. Seruan boikot juga meluas di media sosial, dan laporan polisi Seoul mencatat adanya pengaduan terhadap Ketua Chung Yong-jin. Peristiwa ini mengingatkan kembali pada tragedi Gwangju yang menewaskan atau menghilangkan ratusan orang, dengan detail seperti siapa yang memerintahkan penembakan masih belum terkonfirmasi.

Langkah Kementerian Dalam Negeri ini diharapkan menjadi preseden bagi lembaga lain dan masyarakat untuk lebih peka terhadap penggunaan sejarah dalam konteks komersial. Ke depannya, perusahaan multinasional yang beroperasi di Korea Selatan perlu lebih berhati-hati dalam merancang kampanye pemasaran agar tidak mengulangi kesalahan serupa yang berpotensi merusak reputasi dan hubungan dengan publik.