Ambisi AI Asia Tenggara Terbentur Krisis Energi dan Ancaman Lapangan Kerja
Baca dalam 60 detik
- Negara-negara Asia Tenggara berlomba mengadopsi kecerdasan buatan untuk meraih dominasi digital, namun lonjakan kebutuhan listrik pusat data mengancam ketahanan energi regional.
- Pengembangan AI seperti Avatar dari Zetrix menunjukkan potensi efisiensi, tetapi juga memicu kekhawatiran akan penggantian tenaga kerja manusia secara massal dalam waktu dekat.
- Para pengamat memperingatkan bahwa tanpa kebijakan mitigasi yang matang, percepatan adopsi AI justru bisa memperlebar kesenjangan sosial dan membebani infrastruktur energi.

Asia Tenggara tengah berlomba mengukuhkan posisi sebagai pusat inovasi kecerdasan buatan (AI) global. Namun, ambisi ini dihadapkan pada dua tantangan besar: krisis energi yang mengintai akibat melonjaknya kebutuhan listrik pusat data, serta ancaman nyata terhadap keberlangsungan pekerjaan tradisional.
Salah satu contoh nyata adalah Avatar, asisten digital otonom yang dikembangkan oleh Zetrix. Avatar dirancang untuk menangani tugas-tugas rutin seperti pengisian formulir hingga membalas ribuan pesan media sosial bagi para influencer. C.Z. Wong, Chief AI Officer Zetrix yang berusia 23 tahun, optimistis bahwa dalam lima tahun ke depan AI akan menjadi arus utama. "AI akan memainkan peran yang sangat fundamental dalam hidup kita, suka atau tidak," ujarnya.
Laporan dari berbagai lembaga riset menunjukkan bahwa pusat data di Asia Tenggara diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan listrik hingga dua kali lipat pada 2030. Negara seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia yang menjadi hub digital utama sudah mulai merasakan tekanan pada jaringan listrik mereka. Tanpa investasi besar pada energi terbarukan, percepatan AI justru bisa memicu pemadaman bergilir dan kenaikan tarif listrik.
Di sisi lain, dampak terhadap tenaga kerja tidak bisa diabaikan. Avatar dan teknologi serupa mengotomatiskan pekerjaan administratif yang selama ini menjadi tulang punggung sektor jasa. Para ekonom memperingatkan bahwa jika transisi tidak dikelola dengan baik, gelombang pengangguran struktural bisa melanda, terutama di kalangan pekerja muda dan setengah terampil.
Pemerintah di kawasan mulai merespons dengan menyusun kerangka regulasi AI, namun masih bersifat parsial. Beberapa negara mendorong kemitraan publik-swasta untuk membangun pusat data hijau, sementara yang lain fokus pada program pelatihan ulang tenaga kerja. Namun, kecepatan inovasi seringkali melampaui kesiapan kebijakan.
Ke depan, Asia Tenggara perlu menyeimbangkan antara mengejar ketertinggalan digital dengan memastikan keberlanjutan energi dan inklusivitas ekonomi. Jika tidak, perlombaan AI justru bisa menjadi bumerang yang memperparah kerentanan regional.



