Kekhawatiran Investor Meningkat: Kebijakan Ekonomi Prabowo Dinilai Berisiko Ulangi Krisis 1998

Kebijakan ekonomi yang dinilai membingungkan dan gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter membuat Indonesia berada di jalur menuju ketidakstabilan nilai tukar dan kekacauan politik. Peringatan ini disampaikan oleh analis Bloomberg Opinion, Karishma Vaswani, dalam tulisannya yang mengkritik langkah-langkah Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pidato kenegaraan pada 20 Mei 2026, Prabowo dengan percaya diri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya peran Indonesia di panggung global. Namun, pasar justru bereaksi sebaliknya. Indeks harga saham gabungan (IHSG) langsung terkoreksi hingga 2,4 persen saat pidato berlangsung, menandakan keraguan investor terhadap arah kebijakan pemerintah.

Komentar Prabowo yang meremehkan kekhawatiran atas pelemahan rupiah dengan mengatakan bahwa “warga desa tidak menggunakan dolar AS” dan bercanda bahwa Menteri Keuangan masih bisa tersenyum, mengingatkan pada arogansi elite di era akhir kekuasaan Suharto. Saat itu, krisis moneter 1997-1998 menghancurkan tabungan dan daya beli jutaan rakyat Indonesia dalam semalam.

Kebijakan fiskal juga dinilai genting. Pemerintah berupaya membiayai program-program ambisius seperti makan siang gratis di sekolah yang kerap dihantam kasus keracunan makanan, namun defisit anggaran harus tetap di bawah 3 persen PDB. Alih-alih menenangkan pasar, Prabowo justru mengadopsi retorika nasionalisme ala Presiden Sukarno yang pada masanya menyebabkan inflasi tinggi dan kelangkaan impor.

Keputusan kontroversial lainnya adalah pembatasan komisi perusahaan ojek online dari sekitar 20 persen menjadi 8 persen, yang diumumkan pada Hari Buruh. Meskipun populer di kalangan pengemudi, kebijakan ini mengejutkan perusahaan seperti Grab Holdings yang harus menyesuaikan model bisnisnya. Bahkan investor China, yang selama ini menjadi pendukung utama, mulai angkat bicara. Kamar Dagang China di Indonesia mengirim surat yang menyoroti perubahan kebijakan mendadak, korupsi, dan pemerasan yang menggerus kepercayaan jangka panjang. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan bahwa mineral Indonesia adalah milik bangsa dan investor yang tidak puas bisa mencari di tempat lain.

Di sisi politik, kekhawatiran akan kembalinya peran militer dalam pemerintahan sipil semakin nyata setelah revisi undang-undang militer tahun 2025 memperluas jabatan yang bisa diisi oleh perwira aktif. Prabowo juga berulang kali mengusulkan penghapusan pemilihan langsung kepala daerah, yang dinilai mengurangi suara rakyat. Amnesty International mencatat peningkatan penggunaan disinformasi online untuk menyerang kritikus, jurnalis, dan aktivis sebagai “agen asing”.

Meskipun demikian, Indonesia belum berada di ambang kehancuran. Pertumbuhan ekonomi masih tercatat positif dan tingkat kepuasan terhadap Prabowo tetap tinggi. Namun, untuk menghindari bencana, pemerintah perlu memulihkan kredibilitas bank sentral, berkonsultasi dengan pelaku usaha sebelum mengubah regulasi secara tiba-tiba, dan menghentikan upaya memundurkan demokrasi. Sejarah menunjukkan bahwa pemimpin otoriter jarang mengubah haluan, meskipun masih ada waktu bagi Prabowo untuk melakukannya.