Andrew Mountbatten-Windsor Dikenai Sanksi Resmi karena Menolak Melepas Gelar Kehormatan Kota London

City of London Corporation secara resmi mengeluarkan mosi kecaman terhadap Andrew Mountbatten-Windsor setelah ia gagal mengembalikan gelar kehormatan Freedom of the City of London. Sikap ini muncul setelah pihak berwenang mengirimkan surat permintaan secara sukarela, namun tidak mendapat tanggapan dari mantan pangeran tersebut.

Gelar yang diterima Andrew pada 2012 berdasarkan hak waris dari ayahnya, Pangeran Philip, menjadi sorotan setelah hubungannya dengan mendiang Jeffrey Epstein terungkap. Meskipun Raja Charles III telah mencabut gelar kebangsawanan dan hak istimewa lainnya pada Oktober lalu, status kehormatan dari City of London tidak bisa langsung dicabut karena mekanisme pemberiannya yang bersifat patrimonial.

Dalam sidang Court of Common Council, anggota dewan menyatakan “kekecewaan mendalam” karena Andrew tidak menyerahkan gelar tersebut meskipun telah diminta. Mereka menilai hubungannya dengan Epstein—seorang pedofil yang telah divonis—sangat tidak pantas dan bertentangan dengan kewajiban seorang freeman. Otoritas kini memulai proses hukum agar pencabutan dapat dilakukan secara sah.

Mosi tersebut juga menegaskan solidaritas terhadap para korban Epstein dan korban pelecehan seksual lainnya. “Pikiran kami tetap bersama para korban dan penyintas,” demikian bunyi pernyataan resmi City Corporation.

Langkah serupa sebelumnya telah diambil terhadap Sarah Ferguson, mantan istri Andrew. Pada awal tahun ini, Freedom of the City of York secara resmi dicabut melalui voting bulat setelah hubungannya dengan Epstein dianggap mencoreng reputasi. Pencabutan itu dilakukan berdasarkan Section 249 Local Government Act 1972.

Keputusan terhadap Sarah juga diikuti dengan penutupan sejumlah perusahaan dan badan amal yang terkait dengannya pasca-publikasi dokumen Epstein. Enam perusahaan miliknya mulai dilikuidasi, sementara Sarah’s Trust mengumumkan penghentian operasi untuk waktu yang tidak ditentukan.

Kasus Andrew menjadi pengingat bahwa institusi sipil pun turut ambil bagian dalam memberikan sanksi moral dan hukum terhadap figur publik yang terlibat kontroversi. Meskipun ia terus menyangkal kesalahan, tekanan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa reputasi dan kehormatan tidak bisa dipertahankan tanpa pertanggungjawaban.