Dominasi Fiskal dalam Intermediasi: Lonjakan Kredit Investasi 20,85% Masih Bergantung pada Belanja Negara

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pertumbuhan kredit perbankan nasional mencapai 9,49% (YoY) per Maret 2026, namun performa impresif pada sektor investasi dinilai belum sepenuhnya organik karena masih didominasi oleh pengaruh belanja fiskal pemerintah.

Meskipun angka pertumbuhan secara kumulatif terlihat positif, disparitas antarjenis kredit menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu dicermati. Kredit investasi meroket hingga 20,85%, namun di sisi lain, kredit modal kerja (KMK) hanya mampu tumbuh 4,38%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi saat ini lebih banyak digerakkan oleh proyek jangka panjang yang didorong negara, sementara aktivitas operasional bisnis di sektor riil cenderung masih menahan diri (*wait and see*).

Para ekonom menyoroti bahwa lonjakan permintaan dana investasi merupakan respons langsung terhadap eksekusi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan infrastruktur pedesaan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Keterlibatan perbankan dalam proyek-proyek ini diprediksi akan semakin dalam seiring dengan rencana OJK melakukan update pada regulasi Rencana Bisnis Bank (RBB). Perubahan aturan ini diarahkan untuk memberikan ruang lebih luas bagi perbankan nasional dalam menyokong agenda pemerintah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Namun, tantangan besar mengintai dari sisi konsumsi masyarakat. Munculnya gejala downtrading di kalangan kelas menengah telah menekan kredit konsumsi hingga hanya tumbuh 5,88%. Masyarakat kini cenderung melakukan reschedule pengeluaran dan menunda pembelian barang tahan lama (durable goods). Kondisi ini diperparah dengan posisi PMI Manufaktur yang masih terkontraksi, sehingga permintaan modal kerja dari para pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) menjadi terbatas.

Memasuki semester kedua 2026, perbankan akan menghadapi duel antara upaya menjaga margin dan pengetatan likuiditas. Risiko kenaikan suku bunga Bank Indonesia di tengah perputaran uang yang lambat menjadi ancaman nyata. Selain itu, potensi penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh pemerintah yang tersimpan di bank-bank Himbara dapat menekan Dana Pihak Ketiga (DPK), memaksa perbankan untuk lebih kompetitif dalam memperebutkan dana murah di pasar.

Kedepannya, prospek intermediasi perbankan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan daya beli. Integrasi antara belanja negara yang tepat sasaran dan penguatan daya beli domestik diharapkan mampu menggeser beban pertumbuhan kredit dari ketergantungan APBN menuju ekspansi sektor swasta yang lebih mandiri. Fleksibilitas perbankan dalam mengelola likuiditas di sisa tahun ini akan menjadi kunci utama ketahanan industri di tengah dinamika ekonomi makro.