Alarm Sektor Ekstraktif: Pertambangan Kontraksi 2,14% di Tengah Tekanan Regulasi dan Biaya

Sektor pertambangan dan penggalian nasional mencatatkan rapor merah pada kuartal I-2026 dengan kontraksi sebesar 2,14% (YoY), memicu kekhawatiran pelaku usaha terhadap keberlanjutan investasi akibat tumpang tindih regulasi dan fluktuasi harga komoditas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan disparitas tajam antara performa ekonomi makro Indonesia yang ekspansif dengan realitas di lapangan industri ekstraktif. Kontraksi ini merupakan akumulasi dari pembatasan volume produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta rendahnya daya serap pasar manufaktur di negara mitra dagang utama. Sektor batubara, sebagai kontributor terbesar, harus menghadapi ruang gerak yang semakin sempit sementara biaya operasional terus meroket.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai bahwa tekanan yang dialami saat ini bersifat multidimensi. Perusahaan tidak hanya bertarung dengan harga pasar yang volatil, tetapi juga terjepit oleh beban biaya bahan bakar dan logistik yang tinggi. Di sisi hilir, operasional smelter pun terhambat oleh lonjakan harga sulfur akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok global secara sistemik.

Ketua Komite Pertambangan Apindo, Hendra Sinadia, menyoroti bahwa tren penurunan ini sebenarnya telah terindikasi sejak periode 2023-2025. Perubahan regulasi yang signifikan, termasuk wacana kenaikan tarif royalti dalam revisi PP No. 39/2025 dan pengetatan Devisa Hasil Ekspor (DHE), dinilai menjadi sentimen negatif yang membuat investor cenderung wait and see. Tanpa kepastian hukum, sulit bagi industri untuk melakukan ekspansi modal dalam waktu dekat.

Meskipun kondisi jangka pendek masih suram, Kadin Indonesia melihat adanya peluang perbaikan pada semester II-2026, terutama untuk komoditas yang terkait langsung dengan program hilirisasi strategis. Permintaan dari kawasan Asia diprediksi akan menjadi penopang utama. Namun, prasyarat utama pemulihan ini adalah kecepatan pemerintah dalam melakukan percepatan perizinan dan penyediaan infrastruktur pendukung guna menjaga daya saing produk tambang nasional di pasar internasional.

Ke depan, fokus industri pertambangan harus bergeser dari sekadar pengejaran volume menuju penguatan nilai tambah. Sinkronisasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil akan menjadi kunci untuk memitigasi dampak pelemahan kurs dan ketidakpastian geopolitik. Jika program hilirisasi tetap konsisten dan iklim investasi diperbaiki, sektor pertambangan berpeluang untuk kembali menjadi motor penggerak ekonomi pada akhir tahun.