Sektor Tambang Terkontraksi 2,14%: Kadin dan Apindo Desak Kepastian Regulasi di Tengah Tekanan Biaya Operasional

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan performa ekonomi Indonesia mencapai level 5,61% pada kuartal I-2026. Namun, di balik angka positif tersebut, sektor pertambangan dan penggalian justru mengalami negative growth sebesar 2,14%. Kontraksi mendalam ini memicu alarm bagi Kadin dan Apindo, mengingat sektor ini merupakan pilar strategis dalam struktur ekspor dan hilirisasi nasional.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa kontraksi ini bukan fenomena mendadak, melainkan akumulasi tekanan dari perubahan regulasi selama tiga tahun terakhir. Rencana implementasi PP Nomor 19 Tahun 2025 yang akan menaikkan tarif royalti pada Juni mendatang dinilai membuat para investor mengambil posisi wait and see. Hal ini diperparah dengan pemangkasan kuota produksi batubara dan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang membatasi fleksibilitas likuiditas perusahaan tambang.

Senada dengan Apindo, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti bahwa kombinasi biaya operasional yang tinggi dan harga komoditas yang volatil memaksa perusahaan melakukan efisiensi ketat. Wakil Ketua Umum Kadin, Erwin Aksa, memproyeksikan bahwa meskipun permintaan regional untuk produk hilirisasi tetap ada, pemulihan di kuartal kedua kemungkinan besar akan berjalan lambat (slow recovery) dan tidak merata di seluruh subsektor tambang.

Melihat ke depan, optimisme pelaku usaha sangat bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga iklim investasi. Kadin menekankan bahwa fokus utama pada semester II-2026 bukan sekadar menjaga volume produksi, melainkan memperkuat nilai tambah melalui hilirisasi strategis. Dukungan infrastruktur dan insentif fiskal diharapkan dapat memitigasi dampak eksternal dari perlambatan ekonomi dunia dan fluktuasi harga energi global.