Malpraktik Penagihan Pihak Ketiga: OJK Jatuhkan Denda Rp875 Juta Terhadap Indosaku

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berat kepada penyelenggara P2P lending Indosaku menyusul temuan pelanggaran etika penagihan serius yang melibatkan penyedia jasa pihak ketiga.

Industri keuangan digital nasional kembali diguncang isu perlindungan konsumen setelah OJK merilis sanksi terhadap PT Indosaku Digital Teknologi. Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus, wasit sektor keuangan tersebut menilai Indosaku lalai dalam menjalankan fungsi monitoring terhadap mitra penagihannya, PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN). Insiden di Semarang, di mana oknum penagih melakukan penyalahgunaan fasilitas publik berupa laporan pemadam kebakaran fiktif untuk mengintimidasi debitur, menjadi katalis utama turunnya keputusan denda senilai Rp875 juta serta peringatan tertulis bagi pucuk pimpinan perusahaan.

OJK menegaskan bahwa penggunaan vendor eksternal dalam operasional bisnis tidak serta-merta menggugurkan tanggung jawab hukum penyelenggara utama. Ketidakpatuhan ini menyoroti celah dalam implementasi *Code of Conduct* yang selama ini digalakkan oleh asosiasi. Sebagai respons, regulator memerintahkan Indosaku untuk melakukan *reschedule* dan audit total pada standar prosedur operasional (SOP) penagihan mereka, termasuk melakukan evaluasi ketat terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ada guna memastikan aspek profesionalisme dan kepatuhan hukum tetap terjaga.

Di sisi lain, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) turut mengambil langkah tegas dengan memproses pemutusan keanggotaan PT TIN. Langkah ini diambil setelah verifikasi lapangan menunjukkan adanya duel antara taktik penagihan agresif oknum agen dengan regulasi perilaku yang telah ditetapkan. Kejadian ini menjadi alarm keras bagi para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) lainnya untuk segera melakukan *update* pada mekanisme kontrol kualitas (*quality control*) mereka agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kedepannya, OJK memproyeksikan pengawasan yang lebih ketat terhadap ekosistem *outsourcing* penagihan. Masyarakat diimbau untuk tetap bijak dalam mengukur kemampuan bayar sebelum melakukan pinjaman, namun di saat yang sama, regulator membuka ruang pengaduan seluas-luasnya jika ditemukan praktik intimidatif. Upaya pembersihan industri dari oknum tidak beretika ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik dan menciptakan duel kompetisi yang sehat di antara penyelenggara fintech yang patuh pada regulasi.