Intervensi Harga BBM: Mengukur Gap Keekonomian Pertamax 92 di Tengah Fluktuasi Global

Pemerintah memutuskan untuk tetap menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik jenis subsidi maupun non-subsidi, meski terdapat jurang yang kian lebar antara harga jual ritel dengan nilai keekonomian riil di pasar global per Mei 2026.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah *update* harga minyak mentah dunia yang tidak menentu. Saat ini, harga Pertalite (RON 90) masih tertahan di level Rp10.000 per liter, padahal nilai pasar sebenarnya diproyeksikan telah menyentuh angka Rp16.088 per liter. Fenomena serupa juga terjadi pada Pertamax (RON 92) yang dibanderol Rp12.300 per liter, menciptakan anomali pasar di mana produk bernilai oktan tinggi dijual jauh di bawah harga produksi.

Analisis sektor energi menyoroti bahwa kondisi ini mengonfirmasi adanya keterlibatan keuangan negara pada produk yang seharusnya dilepas ke mekanisme pasar. Selisih harga yang cukup fantastis ini tidak hilang begitu saja, melainkan dialihkan melalui skema kompensasi kepada badan usaha penugasan. Hal ini menjadi krusial mengingat tekanan eksternal dari konflik global yang terus memicu *fight* pada pasokan komoditas energi dunia.

Melalui mekanisme kompensasi, pemerintah berusaha memastikan operasional badan usaha tetap terjaga tanpa harus membebankan lonjakan harga kepada konsumen akhir. Namun, strategi ini dinilai bersifat jangka pendek dan sangat bergantung pada ruang fiskal APBN. Jika disparitas ini terus bertahan dalam durasi lama, risiko pembengkakan anggaran kompensasi energi menjadi tak terelakkan, yang pada gilirannya dapat memicu *reschedule* pada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur lainnya.

Ke depan, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga stabilitas sosial melalui subsidi atau melakukan penyesuaian harga secara bertahap guna mengamankan ketahanan fiskal. Integrasi data melalui sistem digitalisasi SPBU diharapkan dapat menjadi solusi transisi agar penyaluran BBM bersubsidi maupun kompensasi tepat sasaran. Fokus utama tetap pada bagaimana menyeimbangkan beban ekonomi badan usaha dengan kemampuan ekonomi masyarakat luas.