OJK Soroti 10 Fintech P2P Lending Gagal Penuhi Ambang Batas Ekuitas Rp 12,5 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa hingga Februari 2026, terdapat 10 penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending yang masih gagal memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar. Kondisi ini menunjukkan peningkatan jumlah entitas yang belum patuh dibandingkan periode Januari 2026 yang hanya mencatatkan 9 perusahaan dari total 95 pemain di industri tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, menegaskan bahwa regulator telah mengantongi rencana aksi (*action plan*) dari seluruh entitas yang belum memenuhi standar permodalan tersebut. OJK kini berada dalam posisi melakukan monitoring ketat terhadap realisasi janji pemenuhan modal yang telah diajukan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya regulator untuk memperkuat struktur industri keuangan berbasis teknologi di Indonesia agar lebih resilien terhadap gejolak pasar dan risiko sistemik.

Meskipun menghadapi tantangan dari sisi permodalan, fundamental industri *fintech lending* secara makro menunjukkan performa yang cukup impresif. Permintaan pasar terhadap akses pembiayaan digital tetap tinggi, dibuktikan dengan angka outstanding pembiayaan yang menembus angka Rp 100,69 triliun. Pertumbuhan secara tahunan (YoY) sebesar 25,75% ini mengindikasikan bahwa *fintech* masih menjadi solusi utama bagi masyarakat dan UMKM yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional (*unbanked*).

Dari sisi mitigasi risiko, kualitas aset industri tergolong masih dalam kategori aman. Rasio kredit macet atau Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) berada di level 4,54% pada Februari 2026. Angka ini relatif stabil dan masih berada di bawah ambang batas waspada regulator, menunjukkan bahwa meskipun permodalan beberapa pemain terbatas, manajemen risiko secara kolektif masih berjalan efektif sesuai dengan parameter yang ditetapkan.

Ke depan, industri *fintech P2P lending* diproyeksikan akan memasuki fase konsolidasi yang lebih intensif. Tekanan regulasi terkait modal minimum ini kemungkinan besar akan memicu gelombang *merger* dan akuisisi (*M&A*) di tahun 2026. Perusahaan yang gagal mendapatkan suntikan dana segar atau mitra strategis harus bersiap menghadapi sanksi administratif hingga potensi pencabutan izin usaha demi menjaga stabilitas dan kepercayaan konsumen di sektor jasa keuangan digital.