Setelah Verifikasi Usia, Giliran Layanan VPN yang Kini Dibidik oleh Regulator Global

Era internet yang anonim terancam berakhir. Para pembuat kebijakan di berbagai belahan dunia kini mulai mengincar Virtual Private Networks (VPN) karena dianggap sebagai celah yang memungkinkan pengguna menghindari aturan verifikasi usia daring (online age verification).

Melansir laporan Emma Roth dari The Verge pada Minggu (22/3/2026), tren penggunaan VPN melonjak tajam di negara-negara yang menerapkan aturan ketat terhadap konten dewasa dan media sosial bagi anak di bawah umur, seperti Inggris, Australia, dan beberapa negara bagian di AS. Karena VPN mampu menyamarkan lokasi geografis pengguna, teknologi ini menjadi alat utama bagi mereka yang ingin mengakses konten yang dibatasi tanpa harus mengunggah identitas diri atau biometrik wajah.

Upaya pembatasan ini memicu kekhawatiran besar dari aktivis privasi seperti Electronic Frontier Foundation (EFF). Mereka berargumen bahwa pelarangan VPN tidak hanya merugikan pengguna yang ingin menjaga privasi dari pengintaian ISP, tetapi juga membahayakan jurnalis, aktivis, dan komunitas rentan yang mengandalkan koneksi terenkripsi demi keamanan. Jika regulasi ini terus didorong, negara-negara demokrasi berisiko masuk ke dalam kategori yang sama dengan rezim otoriter yang melihat teknologi enkripsi sebagai ancaman bagi kontrol pemerintah.

Sejarah VPN telah berkembang jauh dari sekadar alat bisnis internal di tahun 1990-an menjadi benteng pertahanan privasi pasca-skandal Edward Snowden. Berikut adalah perbandingan kondisi penggunaan VPN dulu dan sekarang: