Kembali Terjadi: Direktur FBI Kash Patel Konfirmasi Mulai Beli Data Lokasi Warga AS Lagi
Baca dalam 60 detik
- Direktur FBI saat ini, Kash Patel, mengonfirmasi bahwa FBI telah kembali membeli data pelacakan lokasi warga AS dari pialang data komersial swasta.
- Praktik yang sangat kontroversial ini sebelumnya sempat dihentikan oleh direktur FBI sebelumnya karena mendapat kritikan tajam terkait pelanggaran hak privasi warga sipil.
- Pembelian data komersial ini merupakan taktik hukum (celah) yang memungkinkan FBI memperoleh data sensitif warga tanpa harus mengajukan surat perintah penangkapan/penggeledahan dari pengadilan.

Praktik kontroversial pengintaian domestik tanpa surat perintah kembali menjadi sorotan utama. Direktur Biro Investigasi Federal (FBI), Kash Patel, baru saja mengonfirmasi bahwa lembaganya telah kembali melakukan pembelian data pelacakan lokasi warga Amerika Serikat melalui pialang (broker) data komersial pihak ketiga.
Pengakuan terbuka ini secara efektif membalikkan janji dan kebijakan era sebelumnya. Pada masa kepemimpinan Christopher Wray, FBI sempat bersaksi bahwa mereka telah menghentikan praktik pembelian data lokasi mentah warga sipil akibat besarnya tekanan publik dan ancaman pelanggaran privasi. Namun, menurut laporan terbaru dari Ars Technica, di bawah komando Kash Patel, instansi federal ini kembali menganggap jalur pasar data komersial sebagai metode investigasi yang taktis dan menguntungkan.
Inti dari permasalahan ini terletak pada celah (loophole) dalam undang-undang pengawasan AS. Secara hukum, aparat wajib mengantongi surat perintah resmi dari hakim jika ingin memaksa operator seluler (seperti AT&T atau Verizon) menyerahkan data lokasi seseorang. Sayangnya, aturan ketat tersebut tidak berlaku jika penegak hukum memosisikan diri sebagai "pembeli" dan memperoleh data yang sama dari perusahaan pialang swasta yang memang memperjualbelikan informasi tersebut secara bebas di pasar.
- Konfirmasi Langsung: Direktur FBI Kash Patel membenarkan kembalinya praktik pembelian data lokasi warga sipil dari data broker untuk keperluan intelijen.
- Langkah Mundur: Tindakan ini membatalkan komitmen penghentian program pengawasan serupa yang pernah diutarakan di era kepemimpinan sebelumnya.
- Celah Amandemen Keempat: FBI menghindari keharusan meminta surat perintah pengadilan dengan cara membayar broker data swasta menggunakan anggaran pemerintah.
Terungkapnya kembali skandal ini diprediksi akan mempercepat upaya Kongres AS untuk segera menyetujui RUU Reformasi Pengawasan Pemerintah yang secara spesifik dirancang untuk melarang instansi federal membeli data sensitif secara komersial.
| Jalur Akuisisi Data Lokasi | Persyaratan Hukum | Status Digunakan FBI |
|---|---|---|
| Permintaan ke Operator Seluler | Wajib memiliki Surat Perintah (Warrant) | Hanya jika disetujui Pengadilan |
| Pembelian dari Broker Komersial | Tidak Memerlukan Surat Perintah | Aktif Digunakan Lagi |



